JAKARTA - Komisi II DPR RI mendukung penuh penambahan anggaran Rp3,5 triliun yang diusulkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (19/9/2022). Komisi juga meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk dapat memenuhi usulan penambahan anggaran tersebut.
"Juga menambahkannya ke dalam Pagu alokasi anggaran (pagu definitif) Kementerian ATR/BPN tahun 2023 melalui pembahasan di Banggar DPR RI," papar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa saat memimpin rapat kerja Komisi II DPR dengan Wamen ATR/BPN di Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).
Baca Juga: DPR Minta Indofood Penuhi Bahan Baku dari Negeri Sendiri
Baca Juga: PT PI Utilitas Dievaluasi DPR
Politisi Fraksi Partai Nasdem ini menyatakan, "Dari sisi anggaran, tidak ada perubahan dan seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya terkait tambahan anggaran kami tetap menyetujuinya. Dan biasanya kita menugaskan anggota Banggar yang ada di komisi II untuk berjuang, dan mudah-mudahan perjuangannya itu dikabulkan," ujar Saan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI lainnya, Junimart Girsang. Pihaknya, mengamini usulan tambahan anggaran yang disampaikan Wamen ATR/BPN. Meski demikian Ia berharap agar Kementerian ATR/BPN juga bisa berkoordinasi dengan Komisi II, khususnya yang duduk di Badan Anggaran DPR RI. Hal itu tidak lain agar Banggar DPR RI bisa memperjuangkan tambahan anggaran yang diusulkakn tersebut. "Karena percuma kita membahas ini, kalau tidak bisa naik, bahkan malah mungkin turun" ujar Junimart.
Baca Juga: DPR Dorong Negara Percanggih Keamanan Digital
Baca Juga: DPR Ingatkan Taspen Hati-Hati Berinvestasi
"Jadi tolong, nanti melalui Pak Sekjen atau Dirjen bisa lebih komunikatif berkoordinasi dengan Pimpinan Komisi II dan teman-teman yang juga duduk di Banggar, supaya kita sama-sama mengawal di Banggar. Karena masalah tanah ini sangat sensitif sekali ketika pemerintah melalui kementerian Keuangan tidak bisa menambah, maka akan percuma Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN yang baru, yang kami menilai sebagai petarung ini, bisa bekerja. Karena bekerja ini sesuai anggaran, jadi berbasis anggaran kita kerja. Jadi kalau anggaran tidak bisa juga dipenuhi, habis uang negara hanya untuk rapat terus begini," papar Junimart.
Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN Raja Juli Antoni menyebut, awalnya anggaran diusulkan sebesar Rp2,5 triliun untuk ATR/BPN. Namun melihat peruntukan anggaran ATR/BPN yang cukup siginifikan, maka Raja Juli pun sepakat untuk menambah usulan tambahan anggaran Kementeriannya tersebut menjadi Rp3,5 triliun.
Baca Juga: Menteri ATR Pastikan Serius Garap PTSL
Baca Juga: BPN Butuh 1,5 Triliun Rupiah Tahun Ini untuk Bank Tanah
Siaran parlemen menyebut, adapun anggaran itu akan digunakan untuk:
1) Percepatan pendaftaran tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
2) Transformasi digital dan peningkatan sarana dan prasarana fisik di kantor pertanahan dan kantor wilayah badan pertanahan nasional di daerah
3) Peningkatan sarana dan prasarana fisik dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN.
4) Program penyelenggaraan penataan ruang
5) Program pengelolaan dan pelayanan pertanahan
6) Program dukungan manajemen
***
