"Mereka ada keluhan, regulasi masih berbelit, pemerintah memberikan insentif pajak, masih tidak tahu caranya, prosedurnya mengklaim, itu belum clear, tidak jelas," kata Esther kepada GoSumbar.com di Jakarta.
Beberapa indikator dari Ease Doing Business yang masih dianggap merah di Indonesia, misalnya, prosedur untuk memulai bisnis masih dianggap lama dan berbelit, jadi lebih 100 hari, trading cross border belum ada kemajuan.
Regulasi yang berbelit, insentif yang tidak jelas, tentunya membuat investor enggan masuk ke indonesia. Terlebih disituasi krisis dan ada ancaman resesi. "Kalau mau jadi investor saya tidak mau melayang sia-sia, saya cari bisnis yang prospeknya bagus dan kepastian hukum," jelas Esther.
Padahal, kata Esther, Indonesia punya potensi besar untuk bisnis dan investasi. "Indonesia ada potensi besar, kita lihat kasat mata, pasar besar, SDA melimpah, tenaga kerja murah, itu tidak dipunyai oleh Singapura, China punya tetapi tidak semua SDA dia punya."
Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi di Indonesia hingga semester I-2022 sebesar Rp584,6T, dari target Presiden Jokowi sebesar 1200T. Investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 53,1% dari total realisasi investasi sepanjang semester I-2022. Nilainya adalah Rp310,4 triliun. Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA) berperan 46,9% dari total realisasi investasi. Nominalnya ada di Rp274,2 triliun.
Dalam lawatan Presiden Jokowi dan rombongan ke China, Jepang dan Korea Selatan beberapa waktu lalu, daftar "oleh-oleh" atau komitmen investasi yang dibawa Jokowi dari China, Jepang, dan Korsel yang totalnya mencapai Rp175 triliun.***
