Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Kumpulkan MPR dan Sidang Pemakzulan di Parlemen Batal
Nasional
13 jam yang lalu
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Kumpulkan MPR dan Sidang Pemakzulan di Parlemen Batal
2
Resmi Mundur dari Kursi Wapres, Gibran Minta Pimpinan MPR Segera Proses Suratnya
Nasional
15 jam yang lalu
Resmi Mundur dari Kursi Wapres, Gibran Minta Pimpinan MPR Segera Proses Suratnya
3
Ketua MPR Pastikan Pelantikan Pengganti Gibran Rakabuming Raka Digelar Senin 16 November
Nasional
15 jam yang lalu
Ketua MPR Pastikan Pelantikan Pengganti Gibran Rakabuming Raka Digelar Senin 16 November
4
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Sepanjang Lima Paragraf
Nasional
13 jam yang lalu
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Sepanjang Lima Paragraf
5
Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Gibran Rakabuming Resmi Dicabut Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Nasional
15 jam yang lalu
Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Gibran Rakabuming Resmi Dicabut Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
6
Mundur dari Wapres, Gibran Terima Pensiun Seumur Hidup Puluhan Juta dan Fasilitas
Nasional
13 jam yang lalu
Mundur dari Wapres, Gibran Terima Pensiun Seumur Hidup Puluhan Juta dan Fasilitas
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Butuh Kecermatan agar Penyaluran BLT Desa Tak Overlapping

Butuh Kecermatan agar Penyaluran BLT Desa Tak Overlapping
Warga penerima BLT Desa. (Ilustrasi: Ist.)
Selasa, 21 April 2020 15:06 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, meminta agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dilaksanakan dengan sangat hati-hati agar tepat sasaran.

"BLT Desa dengan tiga syarat itu yakni orang yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain, akan sulit diterapkan di lapangan dan mungkin terjadi overlapping," kata Hamka dalam Rapat Kerja (Raker) virtual bersama pemerintah, Selasa (21/4/2020).

Dalam Raker yang juga dihadiri Kementerian lain selain Kementerian Desa itu, Hamka mengungkapkan, "Saya lihat kepala desa sekarang langsung membagi, persoalannya adalah yang bersangkutan berhak (menerima, Red) atau tidak,".

Untuk diketahui, BLT Desa dibiayai APBN sebesar Rp 22 triliun. Anggaran itu diambil dari sebagian dana desa 2020 yang berjumlah total Rp 72 triliun. 12 juta KK keluarga miskin di desa dijatah masing-masing Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan-April hingga Juni 2020

Dalam Raker itu, Hamka juga menyatakan keprihatinannya, terkait minimnya anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pasar & Niaga, GoNews Group
wwwwww