Pemikiran DPD Dianggap Prematur Soal RUU Cipta Kerja, Senator Jatim Ini Siap Beradu Subtansi dengan DPR

JAKARTA - Senator asal Jawa Timur, Evi Zainal Abidin, melalui Komite III DPD RI, siap berdebat dan adu subtansi terkait dengan pandangan DPD mengenai RUU Cipta Kerja yang dianggap prematur oleh DPR.

Hal itu diungkapkan Evi, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Ketua Badan Legislasi DPR, terkait dengan penolakan Komite III DPD RI yang juga meminta DPR menghentikan pembahasan RUU Cipta kerja sebagai pemikiran yang prematur.

"Saya merasa keberatan dan berkepentingan untuk menjelaskan soal penolakan Komite III DPD yang dianggap prematur oleh DPR. Statemen DPD bukan sesuatu yang berbau prematur. Namun, hal ini menunjukkan kesiapan DPD secara materi terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja," ujarnya, Senin (20/4/2020).

Menurut Evi, Komite III merupakan salah satu alat kelengkapan DPD RI, yang berkepentingan untuk memberi pandangan dan pendapat terhadap RUU Cipta Kerja.

"Hal ini didasarkan pada fakta yuridis, terdapat 16 (enam belas) undang-undang yang mencakup bidang tugas Komite III DPD RI yang menjadi muatan RUU Cipta Kerja, yang diubah, direvisi atau dinyatakan tidak berlaku sebagian norma-normanya," ujarnya.

Pandangan Komite III DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja kata Dia berdasarkan hasil temuan dari kegiatan penyerapan aspirasi daerah dan masyarakat (Reses) pada bulan Februari 2020 yang lalu.

"Selama masa reses tersebut, kami mendapatkan beragam aspirasi dari beberapa komponen daerah dan masyarakat serta kalangan akademisi. Saat membahas pasal-pasal yang berkenaan dengan tenaga kerja dan serikat pekerja kami undang bersama Disnaker Jatim. Saat membahas pasal-pasal yang berkaitan dengan jaminan produk halal, kami libatkan kalangan akademisi dari Unibra, Unair, Unesa, UIN bersama Kanwil agama Jatim. Begitu pula pada saat membahas pasal-pasal yang terkait dengan perguruan tinggi, kami-pun beraudensi dengan para rektor dari berbagai universitas swasta di kota Surabaya," urainya.

Hasil kegiatan penyerapan aspirasi tersebut, ditemukan beberapa permasalahan yang sangat mendasar, dimana hal itu dinilai bertentangan dengan asas otonomi daerah.

"Secara subtansi RUU Cipta Kerja dinilai mengembalikan asas sentralistik dalam bernegara. Terhadap hal itu, DPD memiliki keterkaitan yang sangat kuat, dimana urusan tentang otonomi daerah adalah salah satu kewenangan DPD yang diamanatkan oleh Konstitusi. Jangan sampai RUU Cipta Kerja ini hanya dominan dalam peningkatan investasi saja tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan hidup, hak-hak pekerja, asas desentralisasi, dan aspek lainnya sebagai pertimbangan filosofi dari undang-undang yang akan terkena dampak pencabutan nantinya. Contoh, RUU Cipta Kerja memang tidak menghapuskan izin Amdal, namun ketentuan RUU tersebut jelas mengingkari asas desentralisasi kembali menjadi sentraliasi, dimana izin amdal dan pembuangan limbah yang semula menjadi kewenangan daearah akan ditarik ke pemerintah pusat," paparnya.

Tidak hanya itu, secara substansi isi RUU Cipta Kerja kata Evi, sangat bertentangan dengan pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, karena menghilangkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

"Dan perlu diingat, pandangan dan pendapat Anggota DPD RI dijamin oleh undang-undang bahkan konstitusi, sehingga seharusnya siapapun dapat menghormati pendapat anggota DPD RI baik secara pribadi maupun Lembaga,".

"Berdasarkan hal-hal tersebut, saya sebagai Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur dan pernah juga menjadi Anggota DPR Periode 2014-2019, menyatakan siap beradu subtansi dan diskursus RUU Cipta Kerja dengan DPR," pungkasnya.***