Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS November 2026, KemenPAN RB Pimpin Rangkaian Seleksi
Nasional
22 jam yang lalu
Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS November 2026, KemenPAN RB Pimpin Rangkaian Seleksi
2
Kurangi Ketergantungan Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Lewat Forum Bali
Nasional
21 jam yang lalu
Kurangi Ketergantungan Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Lewat Forum Bali
3
Pemkot Pekanbaru Usulkan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Angin Segar Kesejahteraan Pegawai
Kabar Bertuah
20 jam yang lalu
Pemkot Pekanbaru Usulkan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Angin Segar Kesejahteraan Pegawai
4
Suket Ijazah Gibran Batal demi Hukum, Mahfud MD Dorong DPR Lakukan Langkah Politik
Nasional
21 jam yang lalu
Suket Ijazah Gibran Batal demi Hukum, Mahfud MD Dorong DPR Lakukan Langkah Politik
5
Ekonomi Melesat 7,39 Persen, Pemkot Pekanbaru Sabet Penghargaan CNN Indonesia Awards
Balai Kota
18 jam yang lalu
Ekonomi Melesat 7,39 Persen, Pemkot Pekanbaru Sabet Penghargaan CNN Indonesia Awards
6
Kasus Suap Lahan ATR/BPN, KPK Dalami Keterlibatan Petinggi PT Bela Parahiyangan
Hukum
22 jam yang lalu
Kasus Suap Lahan ATR/BPN, KPK Dalami Keterlibatan Petinggi PT Bela Parahiyangan
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Sidang Tahunan, DPD RI Dukung Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

Sidang Tahunan, DPD RI Dukung Ibu Kota Pindah ke Kalimantan
Jum'at, 16 Agustus 2019 14:15 WIB
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang mendukung pemerintah memindah Ibu Kota di Kalimantan.

"Kami mendukung rencana Pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan Ibukota negara ke Pulau Kalimantan," kata pria yang karib disapa Oso itu dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Terkait hal itu, kata Oso, DPD RI sebagai representasi daerah akan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan fungsi pengawasan yang ada, kata dia, DPD akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas RAPERDA dan PERDA sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD," ujar dia.

"DPD RI merasa perlu melakukan hal ini guna memastikan bahwa seluruh daerah yang ada agar tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar dia.

Oso juga mengatakan, Presiden Jokowi telah menepati janjinya dalam menjalankan visi dan misinya.

Misalnya, kata dia, BBM satu harga, pembangunan infrastruktur, hingga keberhasilannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan hingga menjadi 9,66 persen pada tahun 2018.

"Dengan prinsip 'desa maju, wong cilik gumuyu', kami juga mengapresiasi atas telah tersalurkannya anggaran dana desa hingga mencapai Rp 257 triliun. Dan dengan keyakinan bahwa Indonesia akan maju jika daerah-daerahnya maju, maka kami mendorong agar dalam 5 tahun ke depan, alokasi dana desa tersebut dapat terus ditingkatkan," kata dia.

Termasuk, kata dia, dukungan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung perekonomian nasional.

"Di sisi lain yang perlu mendapat perhatian adalah pembentukan regulasi khusus terkait dengan pembangunan daerah kepulauan sebagai salah satu solusi dalam menghilangkan kesenjangan," tandas Oso.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Warga Bertuah, Balai Kota, Parlemen
wwwwww