Di Sidang Bersama DPR-DPD RI, Presiden Dorong Reformasi Perundangan Besar-besaran

JAKARTA - Presiden Jokowi mendorong agar Indonesia melakukan reformasi besar-besaran di bidang perundangan. Jokowi, ingin perundangan bisa mempermudah setiap hajat rakyat dan upaya setiap pihak untuk memajukan ekonomi.

Jokowi memaparkan banyak hal terkait agenda-agenda memajukan ekonomi Bangsa tersebut melalui pidatonya dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI 2019 yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta (16/08/2019).

Tapi sederet agenda ataupun startegi ekonomi itu, ditegaskan Jokowi, "membutuhkan ekosistem politik,".

Sehingga, di hadapan peserta sidang yang tentu adalah anggota dewan itu, Jokowi menegaskan bahwa, "kita harus melakukan deregulasi,".

Reformasi perundang-undangan, kata Jokowi, harus dilakukan sebesar-besarnya. Negara, menurut Jokowi, tidak bisa membiarkan ada regulasi yang menjebak dan menakut-nakuti masyarakat,".

"Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus, sekali lagi harus dihapus," tegas Jokowi.

Jokowi juga menegaskan, bahwa negara harus tanggap dan mengimbangi laju perkembangan zaman. Sehingga hal-hal baru yang belum diatur oleh perundangan, harus diperhatikan serius.

Di penghujung pidatonya, Jokowi mengumumkan secara terbuka bahwa pemerintah sudah fix memilih Kalimantan sebagai lokasi calon Ibu Kota Baru. Jokowi, meminta izin, agar rencana itu didukung agar bisa segera realisasi demi visi Indonesia Maju.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, insya ALLAH, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota negara kita ke pulau Kalimantan," kata Jokowi.***