Fraksi PKS MPR: Sekecil Apapun Peluangnya, Oposisi Adalah Sikap Mulia

JAKARTA - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kemudian muncul berakhirnya koalisi Adil Dan Makmur.

Setelah koalisi Adil dan Makmur itu bubar, lalu apa jadinya bila pemerintahan Presiden Jokowi berjalan tanpa oposisi?

Dan jika mengacu pada amanat yang tersirat dalam Pancasila (khususnya sila keempat), dan UUD NRI Tahun 1945. Keduanya tidak memberi ruang dan tidak mengatur tentang adanya istilah oposisi.

Namun demikian, Anggota MPR RI sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mardani Ali Sera menilai penting keberadaan oposisi untuk melakukan pengawasan dan penyeimbang yang produktif dan konstruktif, sebagaimana fungsi cheks and balances dalam sistem presidensial.

Mardani juga menegaskan, jika PKS kemungkinan besar akan menjadi oposisi pemerintah, meski dalam sistem presidensial itu tidak ada sebutan oposisi dalam konstitusi.

Hal ini disampaikan Mardani saat menjadi narsumber dalam diskusi empat pilar MPR RI 'Demokrasi Pancasila, Rekonsiliasi Tak Kenal Oposisi’ bersama pakar hukum tata negara, Juanda i di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (1/7).

"Sistem presidensial tidak menganut oposisi dan konstitusi tidak menyebutnya secara tekstual. Namun, demokrasi tidak sehat jika tanpa oposisi," tegas Mardani.

Namun demikian kata Dia, jika semua keputusan baik nantinya akan di luar atau bergabung dengan pemerintah, masih menunggu dan akan diputuskan Majelis Syuro PKS.

Hanya saja tegas Mardani, pendukung koalisi Prabowo-Sandi tetap mendorong untuk berada di luar pemerintah.

"Tentu, PKS akan menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif. Sehingga, PKS dam Gerindra menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah. Toh, Jokowi-Ma’ruf Amin sudah didukung 60 persen lebih kekuatan parlemen," ujarnya.

Menurut Mardani, adanya check and balances itu akan menjadikan pemerintah berjalan sehat dan efektif. "Justru kalau kita di luar, baik untuk pemerintah," tukasnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kata Mardani, kembali tegas ingin konsisten menjadi oposisi menghadapi pemerintahan mendatang. Ia menilai, hal tersebut sejalan dengan etika dan moral dalam ranah politik.

"Secara etika ketika Pak Prabowo ditolak permohonannya oleh MK, saya pribadi menganggap akan sangat baik jika kita membangun oposisi," tandasnya.

Meski saat ini koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga memang sudah dibubarkan, Ia berharap koalisi tersebut dapat bertransformasi menjadi kekuatan penyeimbang.

Saat ditanya terkait dengan sikap PKS beroposisi akan berpengaruh dengan posisi pemilihan pimpinan MPR, Mardani dengan tegas menjawab, sikap oposisi bukan selalu dipertimbangkan karena mendapat sesuatu termasuk kursi pimpinan.

"Saya jujur belum mendetailkan soal MD3 kita. Nanti sistemnya Proporsional atau akan voting, sehingga buat saya ini perlu dipertimbangkan tetapi sikap di oposisi tidak melulu harus dipertimbangkan dapat apa," tegasnya.

"Karena menurut saya oposisi adalah sikap mulia, sekecil apapun dia, ketika betul betul oposisinya efektif dan cerdas membela kepentingan rakyat maka dia akan menjadi besar dengan dukungan rakyat , saya selalu suka ngutip CICAK VS BUAYA mana munkin cicak bisa menang melawan buaya, tetapi ketika sebagian besar rakyat dibelakang cicak maka cicaknya bisa menang," pungkasnya.***