Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS November 2026, KemenPAN RB Pimpin Rangkaian Seleksi
Nasional
20 jam yang lalu
Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS November 2026, KemenPAN RB Pimpin Rangkaian Seleksi
2
Kurangi Ketergantungan Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Lewat Forum Bali
Nasional
19 jam yang lalu
Kurangi Ketergantungan Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Lewat Forum Bali
3
Pemkot Pekanbaru Usulkan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Angin Segar Kesejahteraan Pegawai
Kabar Bertuah
18 jam yang lalu
Pemkot Pekanbaru Usulkan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Angin Segar Kesejahteraan Pegawai
4
Suket Ijazah Gibran Batal demi Hukum, Mahfud MD Dorong DPR Lakukan Langkah Politik
Nasional
19 jam yang lalu
Suket Ijazah Gibran Batal demi Hukum, Mahfud MD Dorong DPR Lakukan Langkah Politik
5
Ekonomi Melesat 7,39 Persen, Pemkot Pekanbaru Sabet Penghargaan CNN Indonesia Awards
Balai Kota
16 jam yang lalu
Ekonomi Melesat 7,39 Persen, Pemkot Pekanbaru Sabet Penghargaan CNN Indonesia Awards
6
Kasus Suap Lahan ATR/BPN, KPK Dalami Keterlibatan Petinggi PT Bela Parahiyangan
Hukum
21 jam yang lalu
Kasus Suap Lahan ATR/BPN, KPK Dalami Keterlibatan Petinggi PT Bela Parahiyangan
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Dana Bantuan Korban Gempa Sulteng Belum Turun, Wapres JK Meradang

Dana Bantuan Korban Gempa Sulteng Belum Turun, Wapres JK Meradang
Jum'at, 12 April 2019 13:48 WIB
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla disebut marah lantaran dana Jaminan Hidup (Jadup) untuk korban gempa di Sulawesi Tengah (Sulteng) belum turun.

Dana Jadup dikoordinasikan pemberiannya oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal itu diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai rapat bersama Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (11/04/2019) kemarin.

"Tadi Pak JK (Jusuf Kalla) sedikit marah karena ini sudah enam bulan masa masih verifikasi terus, ya kan. Bahkan tadi yang jam 15.00 ini Kemensos harus mengusulkan kepada BNPB ditunggu suratnya itu untuk misalnya Jadup," ujar Basuki. 

"Itu emergency, itu sudah clear sejak Desember sampai sekarang seharusnya. Jadup-nya harus jalan," kata Basuki lagi.

Ia mengatakan, para korban gempa dan tsunami akan menerima Jadup setelah ia memasuki Hunian Sementara (Huntara).

Sebentar lagi, Huntara siap dihuni sehingga pendataan Jadup harus sudah selesai agar bisa diberikan kepada korban.

Saat korban menetap di Huntara, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR mengebut pengerjaan hunian tetap bagi korban yang terkena relokasi. Pembangunan hunian tetap akan selesai pada tahun 2021.

Basuki menambahkan, pembangunan hunian tetap bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pembebasan lahan.

Sedangkan pembangunannya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

"Jadi nanti ground breaking-nya 23 April akan di-ground breaking. Kelar dua tahun untuk semuanya," lanjut dia.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:kompas.com
Kategori:GoNews Group, Warga Bertuah, Balai Kota, Parlemen
wwwwww