Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS November 2026, KemenPAN RB Pimpin Rangkaian Seleksi
Nasional
20 jam yang lalu
Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS November 2026, KemenPAN RB Pimpin Rangkaian Seleksi
2
Kurangi Ketergantungan Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Lewat Forum Bali
Nasional
19 jam yang lalu
Kurangi Ketergantungan Nikel, Kementerian ESDM Kebut Pengolahan Bauksit dan Tembaga Lewat Forum Bali
3
Pemkot Pekanbaru Usulkan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Angin Segar Kesejahteraan Pegawai
Kabar Bertuah
18 jam yang lalu
Pemkot Pekanbaru Usulkan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Angin Segar Kesejahteraan Pegawai
4
Suket Ijazah Gibran Batal demi Hukum, Mahfud MD Dorong DPR Lakukan Langkah Politik
Nasional
18 jam yang lalu
Suket Ijazah Gibran Batal demi Hukum, Mahfud MD Dorong DPR Lakukan Langkah Politik
5
Ekonomi Melesat 7,39 Persen, Pemkot Pekanbaru Sabet Penghargaan CNN Indonesia Awards
Balai Kota
16 jam yang lalu
Ekonomi Melesat 7,39 Persen, Pemkot Pekanbaru Sabet Penghargaan CNN Indonesia Awards
6
Kasus Suap Lahan ATR/BPN, KPK Dalami Keterlibatan Petinggi PT Bela Parahiyangan
Hukum
20 jam yang lalu
Kasus Suap Lahan ATR/BPN, KPK Dalami Keterlibatan Petinggi PT Bela Parahiyangan
Home  /  Berita  /  Kabar Bertuah

Jika Anggaran Polri dan KPK Diblokir, PAN: Bisa Ngga Makan Mereka

Jika Anggaran Polri dan KPK Diblokir, PAN: Bisa Ngga Makan Mereka
Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan. (istimewa)
Rabu, 21 Juni 2017 00:15 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menolak usulan pemblokiran anggaran Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, hal itu dianggap justru memperlemah Polri dan KPK.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, jika aparat kepolisian tidak ada anggaran, dapat dipastikan seluruh anggota Polri tidak akan makan.

"Kalau polisi ngga punya uang, KPK ngga punya uang gimana? Polisi ngga punya pistol, ngga makan mereka," kata Zulkifli, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Untuk itu, kata Zulkifli, partainya tidak setuju dan akan melawan terkait usulan tersebut. "Kalau anggaran polisi ngga ada, ngga punya senjata, ngga makan," kata Zulkifli menegaskan.

Diketahui, Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK, Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar DPR tidak membahas anggaran Polri dan KPK tahun 2018. Sebab, kedua institusi tersebut tidak mau menjalankan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Kami mempertimbangan untuk menggunakan hak budgeter DPR yang saat ini sedang dibahas RAPBN 2018 mengenai pagu indikatif mengenai kementerian/lembaga," katanya di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa (20/06/2017).

Usulan Misbakhun merespons sikap KPK dan Polri yang menolak keinginan Pansus KPK yang ingin memanggil tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi KTP Elektronik Miryam S Haryani. ***

wwwwww