Joko Widodo Tegaskan Bahwa Pembangunan Wilayah Tertinggal Tetap Pakai Uang APBN

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menggandeng swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tetap melanjutkan dan terus mempercepat membangun infrastruktur.

Pihak swasta dan BUMN didorong membangun infrastruktur di daerah yang tingkat pertumbuhan dan geliat ekonomi tinggi, sebaliknya dana APBN akan difokuskan guna membangun daerah pinggiran sampai terpencil karena proyek infrastruktur tidak laik secara finansial bila dibiayai investor. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada saat memberikan Pidato Kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

"Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah berkewajiban untuk membangun wilayah-wilayah yang marginal, wilayah-wilayah yang tertinggal dengan menggunakan dana APBN," ungkapnya.

Masih lanjut Jokowi, proyek Kerja Sama Pemerintah Swasta pada proyek infrastruktur di 2016, Jokowi menyebut BUMN RI akan 'mengguyur' investasi Rp 410,2 triliun. Dari angka itu, sebesar Rp 347 triliun akan dipakai membiayai 62 proyek infrastruktur strategis."Nilai investasi BUMN akan terus diperbesar sehingga pada tahun 2019 dapat mencapai Rp 764 triliun," tambahnya.

Tak cukup bergantung pada dukungan swasta dan BUMN, Pemerintah membutuhkan aliran dana segar lain untuk membiayai proyek infrastruktur. Alhasil, Pemerintah mulai menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Dengan tax amnesty, ada dana-dana besar milik WNI yang selama ini 'diparkir' atau diinvestasikan di luar negeri akan dibawa kembali ke tanah air.Uang repatriasi tersebut salah satunya diarahkan untuk membiayai proyek infrastruktur."Dengan dukungan penuh dari DPR, Pemerintah melakukan terobosan untuk mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak. Diharapkan basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional," Pungkas Joko Widodo. (***)