Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Kumpulkan MPR dan Sidang Pemakzulan di Parlemen Batal
Nasional
18 jam yang lalu
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Kumpulkan MPR dan Sidang Pemakzulan di Parlemen Batal
2
Resmi Mundur dari Kursi Wapres, Gibran Minta Pimpinan MPR Segera Proses Suratnya
Nasional
20 jam yang lalu
Resmi Mundur dari Kursi Wapres, Gibran Minta Pimpinan MPR Segera Proses Suratnya
3
Ketua MPR Pastikan Pelantikan Pengganti Gibran Rakabuming Raka Digelar Senin 16 November
Nasional
20 jam yang lalu
Ketua MPR Pastikan Pelantikan Pengganti Gibran Rakabuming Raka Digelar Senin 16 November
4
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Sepanjang Lima Paragraf
Nasional
17 jam yang lalu
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Sepanjang Lima Paragraf
5
Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Gibran Rakabuming Resmi Dicabut Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Nasional
19 jam yang lalu
Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Gibran Rakabuming Resmi Dicabut Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
6
Mundur dari Wapres, Gibran Terima Pensiun Seumur Hidup Puluhan Juta dan Fasilitas
Nasional
17 jam yang lalu
Mundur dari Wapres, Gibran Terima Pensiun Seumur Hidup Puluhan Juta dan Fasilitas
Home  /  Berita  /  Warga Bertuah

Ghafar Usman dan Instiawati Ayus Mengakui Setiap Kepala Daerah Ingin DPD RI Diberikan Kewenangan Lebih

Ghafar Usman dan Instiawati Ayus Mengakui Setiap Kepala Daerah Ingin DPD RI Diberikan Kewenangan Lebih
Anggota DPD RI asal Riau, Ghafar Usman dan Instiawati Ayus saat mendampingi Siswa siwi Tembilahan di DPR RI. (GoNews/Muslikhin)
Selasa, 16 Agustus 2016 15:23 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Kewenangan DPD RI yang saat ini sangat terbatas, mendapat dukungan dari berbagai kalangan untuk segera dilakukan penguatan terhadap lembaga perwakilan daerah tersebut.

Sebelumnya kalangan Mahasiswa dan Forum Rektor seluruh Indonesia juga sepakat, bahwa kewenangan DPD diberikan porsi yang lebih, atau setidaknya sama dengan DPR/MPR dalam mengambil keputusan dan kebijakan.

Bahkan sejumlah Anggota DPD RI merencanakan gerakan nasional yang akan minta dukungan kepala daerah dan berbagai elemen di seluruh nusantara.

"Dari semua kunjungan kerja kami ke daearah-daerah, tidak ada satupun kepala daerah yang tidak mendukung. Karena fungsi kami inilah yang langsung mengakomodir kepentingan daerah," ujar Ghafar Usman, Anggota DPD dari Provinsi Riau, Selasa (16/08/2016) di Gedung DPR/MPR.

Masih kata Ghafar Usman, penguatan DPD saat ini adalah secara kelembagaan dan personal serta penguatan kedalam ketatanegaraan. "Kita tidak ada rencana rekayasa apapun, ini memang sudah mendesak. Tentunya kami juga sepakat dengan rencana kawan-kawan yang akan menggelar gerakan nasional itu," bebernya.

Hal senada juga diungkapkan Intiawati Ayus. Menurutnya dukungan Penguatan DPD RI terus meningkat, salah satunya dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan jajarannya yang saat itu mendatangi Pimpinan DPD RI untuk menyatakan dukungannya kepada DPD RI.

“Amandemen konstitusi merupakan keniscayaan dari kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, bukan dari kepentingan politik yang parsial. PP Muhammadiyah juga mendukung penguatan posisi dan penguatan DPD dalam hal legislasi sehingga punya peran dalam mengambil keputusan. Ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Menurut Ayus, DPD RI perlu mengakselerasikan agenda politiknya ke ruang publik sehingga masyarakat memahami bahwa apa yang diperjuangkan DPD RI bukan untuk kepentingan sempit tentang DPD semata, tetapi suara dan aspirasi rakyat di daerah.

"Pada intinya semua tokoh dan berbagai kalangan yang sudah kita temui diberbagai daerah termasuk Riau, semua mendukung. Kita di Pusat juga terus melakukan komunikasi dengan baik ke semua daerah," pungkasnya. (***)

wwwwww