Luar Biasa, Berjalan 6 Bulan, Capaian Sertifikasi Pariwisata LSP Lancang Kuning Sudah Lebih 50 Persen

PEKANBARU - Dalam kurun waktu Januari-Mei 2016, Lembaga Sertifikasi Pariwisata (LSP) Lancang Kuning yang membawahi wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) yang meliputi, Riau, Jambi, Sumut, Sumbar, Kepulauan Riau, sudah berhasil mensertifikasi pekerja pariwisata lebih dari 50 persen.

Ketua LSP Lancang Kuning Riyono Gede Trisoko kepada GoNews Group mengatakan, khususnya Provinsi Riau bahkan selama Januari-Mei atau kurun waktu 6 bulan, sudah mencapai angka 450 orang. Sementara untuk Sumbar dan Kepri secara global sudah mencapai 500 orang.

"Jadi totoalnya selama 6 bulan ini sudah mencapai 950 orang, target kita kedepan adalah separuhnya lagi yang meliputi Sumut, Jambi, dan tiga provinsi lainya," ungkap Riyono, Selasa (31/05/2016).

LSP Lancang Kuning yang merupakan kepanjangan tangan dari BNSP adalah lembaga yang berkewenangan mensertifikasi pariwisata di daerah. "Dan capean ini wajib diketahui masyarakat, sebagai bentuk pertanggung jawaban kami. Apalagi kami juga menggunakan anggaran dana pemerintah baik dari APBN dan APBD yang ada," jelasnya.

Capean 50 persen dalam pertengahan tahun ini kata Riyono, meliputi sertifikasi pekerja atau karyawan bidang perhotelan, kepemanduan dan karyawan biro perjalanan wisata.

"Melalui sertifikasi ini, LSP meyakini bahwa Provinsi Riau sudah mendukung program Nawacita Presiden Joko Widodo pada bidang pariwisata khususnya service, untuk di Riau sendiri sebelumnya atau tahun lalu, juga sudah berhasil di setifikasi sekitar 2000 pekerja," ujarnya.

Proses sertifikasi ini kata Riyono, juga masih ada beberapa kendala khususnya di berbagai Kabupaten/Kota. "Sertifikasi ini kan bicaranya bukan hanya Provinsi, tapi sudah bicara ditingkat Asean, termasuk persiapan jelang berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Nah di Kabupaten/ Kota ini masih ada beberapa kendala seperti sistem kerjanya, dan sistem pelayanan, contoh mudahnya hotel, masih banyak ditemukan hotel sudah berbintang namun faktanya pelayanan masih kelas melati, ini juga menjadi kendala," ungkapnya.

Untuk itu kata Riyono, pihaknya meminta kepada Pemerintah untuk mengupayakan sebuah gerakan untuk menyadarkan para pelaku usaha dan pekerja. "Ya minimal adakan pelatihan lah, jadi nanti kami dari LSP tinggal menguji dan memberikan sertifikat, jadi bukan harus dari kami yang mengadakan pelatihan itu," ujarnya lagi.

Untuk di Riau sendiri kata Riyono, Kabupaten Bengkalis, adalah Kabupaten yang sudah memulainya. "Ini sedang berlangsung di Bengkalis, ada beberapa lembaga lain yang sedang melakukan pelatihan, dan nantinya kita yang akan mengujinya," pungkasnya. (*/dnl)