DPRD Sumbar Ingatkan Gubernur Irwan Prayitno, Hindari Unsur Politik Balas Budi Bila Menyusun Kabinet Baru

PADANG - Adanya rencana Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk memutasi dan merotasi sejumlah pejabat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kabinet barunya bersama Wagub Nasrul Abit dalam beberapa bulan ke depan, mulai mendapat sorotan berbagai kalangan, termasuk DPRD Sumbar.

Menurut HM. Nurnas, anggota Komisi III DPRD Sumbar, di Padang kepada GoSumbar.com, Senin (22/2/2016), susunan kabinet baru pasangan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wagub Nasrul Abit hendaknya diisi oleh kalangan pejabat berkompeten di bidangnya dan bukan atas dasar politik balas budi. Sehingga program yang telah disusun dalam bentuk visi dan misi gubernur dan wakil gubernur sebelumnya bisa diaplikasikan di masyarakat.

“Kalau kabinet baru nanti disusun atas dasar politik balas budi, pejabat eselon II yang jadi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabinet tersebut nanti bekerja tidak optimal. Sehingga apa saja program yang sudah direncanakan dalam kepala gubernur dan wakil gubernur tidak teraplikasikan dengan baik,” kata potisi yang dikenal kritis ini.

Nurnas, politisi Partai Demoktat ini, juga mencontohkan kinerja beberapa SKPD yang dinilainya tidak optimal lantaran pengangkatan pejabat yang memimpin SKPD tersebut diduga mengandung unsur balas budi. Sebut saja misalnya Kepala Dinas Pendidikan Syamsurizal, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Dinas Perikanan. (***)