Sekda Ali Asmar: Sumbar Siap Hadapi Masyarakat Ekonomi Asean

PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan upacara bendera periodik bulan Januari 2016, Senin (18/01/2016). Upacara ini dengan tema Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Siap Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Upacara ini diikuti oleh seluruh perwakilan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan inspektur upacara Sekda Sumatera Barat Ali Asmar.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan, dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat, setiap ASN (aparatur sipil negara) hendaklah terus meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Sekda menambahkan Presiden Republik Indonesia mengingatkan, selain MEA, masih ada lagi Kemitraan Trans-PAsifik dan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa yang akan berlaku dua tahun lagi. Kalau kita tidak gabung, maka barang ekspor kita akan dikenakan pajak hingga 15-20%.

Menyikapi hal tersebut, Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah bagian Barat Indonesia yang memiliki berbagai potensi dan peluang ekonomi yang baik dimasa dating, baik dalam sector pertanian, perdagangan, jasa serta kepariwisataan mesti sejak dini mempersiapkan diri sebaik mungkin, terutama kesiapan para aparatur dalam meningkatkan pelayanan publik.

Selain itu, Ali Asmar menghimbau kepada seluruh SKPD agar menyelesaikan tunggakan pekerjaan tahun 2015 yang masih belum diselesaikan, karena Inspektorat Provinsi akan melaksanakan review laporan keuangan, evaluasi lakip, pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus, review LPPD dan review RKA setiap SKPD.

"Sesuai dengan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Provinsi Sumatera Barat pasal 4 berbunyi (1) Pejabat berwenang wajib meindaklanjuti rekomendasi LHP selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah LHP diterima," ucap Ali Asamar.

Selanjutnya, Sekda menghimbau kepada seluruh penyelenggara Negara yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan baik LHKPN maupun LHKASN agar segera menyampaikan harta kekayaannya sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan laporan harta kekayaan.

Terakhir, Sekda menyampaikan Program pembentukan Perda Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 telah ditetapkam 19 Ranperda dan akan dibahas bersama dengan DPRD, yang terdiri dari 16 RAnperda usulan pemerintah daerah dan 3 Ranperda merupakan inisiatif DPRD.

Oleh karena itu kepda SKPD pemrakarsa yang Ramperdanya telah ditetapkan dalam Propem Perda 2016, harap segera mempersiapkan NAskah Akademik dan Draf Ranperda serta menyampaikan kepada Biro Hukum Setda Provisi Sumatera Barat. (***)