Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Kumpulkan MPR dan Sidang Pemakzulan di Parlemen Batal
Nasional
22 jam yang lalu
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Kumpulkan MPR dan Sidang Pemakzulan di Parlemen Batal
2
Ketua MPR Pastikan Pelantikan Pengganti Gibran Rakabuming Raka Digelar Senin 16 November
Nasional
24 jam yang lalu
Ketua MPR Pastikan Pelantikan Pengganti Gibran Rakabuming Raka Digelar Senin 16 November
3
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Sepanjang Lima Paragraf
Nasional
21 jam yang lalu
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Sepanjang Lima Paragraf
4
Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Gibran Rakabuming Resmi Dicabut Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Nasional
23 jam yang lalu
Surat Keterangan Ijazah Luar Negeri Gibran Rakabuming Resmi Dicabut Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
5
Mundur dari Wapres, Gibran Terima Pensiun Seumur Hidup Puluhan Juta dan Fasilitas
Nasional
21 jam yang lalu
Mundur dari Wapres, Gibran Terima Pensiun Seumur Hidup Puluhan Juta dan Fasilitas
Home  /  Berita  /  Balai Kota

Ketua DPD RI, Irman Gusman: Sumbar Jadi Pionir Keterbukaan Informasi Publik

Ketua DPD RI, Irman Gusman: Sumbar Jadi Pionir Keterbukaan Informasi Publik
Selasa, 22 Desember 2015 21:52 WIB
Penulis: Agib M Noerman

PADANG - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman berharap Sumbar harus menjadi pioner keterbukaan informasi publik. Menurutnya, masyarakat Minang sudah membangun demokrasi sesuai dengan budaya. Bahkan, kultur demokrasi tersebut sudah ditanam leluhur orang Minangkabau.

"Orang Minang memilih musyawarah dan mufakat dalam membangun demokrasi. Hal ini sudah terjadi secara turun menurun," kata Irman Gusman kepada wartawan usai menghadiri Penganugrahan Peringkat Keterbukaan Informasi Publik, Selasa (22/12/2015).

Disebutkan Irman, ciri-ciri demokrasi berkualitas salah satunya badan publik memberikan informasi yang seluas-luasnya pada masyarakat sipil. Diakui Irman, keterbukaan informasi publik masih lemah baik yang dilakukan pemerintah daerah, legislatif maupun badan usaha milik negara atau daerah. Kondisi ini menghambat keterbukaan informasi yang didapat oleh masyarakat.

Selanjutnya, Irman menyarankan agar seluruh badan publik di Sumbar berbenah dengan mendorong keterbukaan informasi. Sebab, keterbukaan informasi adalah amanat UU yang harus dijalankan. "Sanksi saja apabila ada badan publik yang belum menerapkan keterbukaan informasi publik," tegasnya.

Irman berharap, ke depan Sumbar masuk 10 besar nasional dalam keterbukaan informasi publik. Dan, dia mengingatkan agar kepala daerah menyiapkan anggaran maksimal. (agb)

wwwwww