Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Polisi Sisir Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam Pekanbaru, Lima Orang Positif Konsumsi Sabu
Kabar Bertuah
24 jam yang lalu
Polisi Sisir Pangeran Hidayat dan Kampung Dalam Pekanbaru, Lima Orang Positif Konsumsi Sabu
2
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
Kabar Bertuah
12 jam yang lalu
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
Home  /  Berita  /  Balai Kota

Kucurkan Rp500 Juta Untuk Penutupan TdS, DPRD Padang Sebut Pemkot Padang Lakukan Pemborosan

Kucurkan Rp500 Juta Untuk Penutupan TdS, DPRD Padang Sebut Pemkot Padang Lakukan Pemborosan
Rabu, 07 Oktober 2015 18:33 WIB
Penulis: Agip M Noerman
PADANG, GOSUMBAR.COM - Kritikan tajam dilontarkan sejumlah anggota DPRD Padang terkait penganggaran penutupan penyelenggaraan Tour de Singkarak (TdS) 2015 oleh Pemkot Padang. Menurut wakil rakyat, dana Rp500 juta terlalu mahal hanya untuk sekadar penutupan acara seremonial.


Politisi Partai Demokrat, Gustin Pramona melihat, Pemkot Padang melakukan pemborosan dengan hanya untuk menutup kegiatan yang penyelenggaranya Dirjen Kementrian. Anggota Komisi IV ini juga menilai TdS tidak memiliki dampak ke masyarakat.

''Kota Padang hanya sebagai daerah perlintasan para pebalap. Jadi, anggaran sebesar itu terlalu mahal dan mubazir,'' sebut Gustin Pramona, ketika dihubungi, Rabu (7/10).

Ia menambahkan, alangkah bijaknya Pemkot Padang mengalihkan dana sebesar itu untuk pembenahan kawasan wisata. Terlebih lagi, sebutnya, saat ini Dinas Pariwisata punya konsep pengembangan kawasan wisata terpadu (KWT).

Kritikan senada juga disampaikan Faisal Nasir. Ketua Fraksi PAN ini malah mempersoalkan porsi anggaran sebesar itu. Dikatakannya, iven internasional itu merupakan kerjasama Dirjen Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Pemprov Sumbar. ''Harusnya Dinas Pariwisata provinsi yang mengalokasikan dana ini bukan membebaninya pada dinas kota,'' tegas Faisal.

Faisal malah menyarankan penggunaan anggaran dalam iven ini harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sumbar. ''Karena pelaksanaannya menggunakan uang rakyat maka sudah saatnya dilakukan audit,'' jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Dian Fakri, malah balik mempertanyakan pernyataan anggota dewan. Dian mengungkapkan seharusnya anggota dewan tidak mempersoalkan ini karena saat penganggaran mereka menyetujuinya. ''DPRD sudah ketuk palu dan sekarang malah dipersoalkan. Aneh, kalau baru sekarang dipersoalkan,'' ujar Dian mengakhirinya. (agib)

Kategori:Kulim, Balai Kota
wwwwww